Racun Kognitif dibalik "Londo Ireng"

Hay... Im Back.... 

Gemeeees,.. udah beberapa hari ini kepikiran dengan kata-kata yang terlontar dari sang penguasa. 

Ijinkan saya bersuara melalui tulisan ini...

Ketika seorang pemimpin negara atau elit kekuasaan melemparkan sebutan "londo ireng" untuk melabeli wartawan dan media massa, ruang publik kita seketika bising. 

Mari kita tengok, secara historis frasa "londo ireng" menyisakan trauma kolonial. Seringkali di artikan sebagai sebuah ejekan pejoratif bagi kaum pribumi yang menjadi centeng atau antek penjajah. 

Namun, ketika istilah ini ditarik ke panggung politik modern untuk mengomentari kerja-kerja pers, kita tidak sedang menyaksikan sekadar retorika atau gaya bahasa politik yang bernada humor, namun syarat yaaa gitulah. 

Sebagai seseorang yang mengawali karier dari bangku kuliah jurnalistik dan pernah berdiri di depan kelas sebagai dosen jurnalistik. 

Saya melihat fenomena ini bukan sekadar dinamika politik biasa, melainkan serangan psikologis yang terstruktur. Kata yang dilemparkan seakan lelucon, yang mendengarkan tertawa karena melihat ekspresi yang menyampaikan, namun kembali ada hati yang terluka dari konon candaan. 

seperti ada udang dibalik kandoang (kandoang adalah makanan seperti ote-ote di Jawa Timur, Bala-bala di Jawa barat). Penggunaan label pejoratif dari panggung kekuasaan adalah senjata sistematis yang berdampak langsung pada cara berpikir masyarakat, keselamatan jurnalis, serta ketahanan demokrasi kita.

Meskipun ranah ini kental dengan studi media, kacamata psikologi  menyediakan analisis yang sangat terang untuk menguliti mengapa perkataan ini begitu berbahaya.

Membedah Mekanisme Psikologis di Balik Label "Londo Ireng"

Mengapa satu frasa mampu meruntuhkan legitimasi sebuah profesi? Jawabannya terletak pada cara otak manusia memproses informasi dan bagaimana kekuasaan memanipulasinya.

Semuanya bermula dari posisi Elit Kekuasaan (High-Status Actor). Dalam psikologi sosial, pemegang kekuasaan memiliki referent power, suara mereka memiliki bobot kognitif yang jauh lebih tinggi dibanding warga biasa, jelas ya ada relasi kuasa. 

Ketika seorang figur otoritas melontarkan label pejoratif seperti "Londo Ireng" kepada wartawan, istilah tersebut berfungsi sebagai stimulus psikologis yang disengaja. 

Label ini bernilai historis-emosional tinggi yang dirancang untuk meruntuhkan kredibilitas subjek tanpa perlu berdebat menggunakan data.

Setelah label dilemparkan, publik memproses informasi tersebut melalui dua jalur paralel yang saling menguatkan:

1. Jalur Kognitif Individu: Penyesatan Kognitif (Cognitive Distortion)

• Pintas Berpikir (Heuristic Processing): Masyarakat menghadapi paparan informasi yang sangat padat setiap hari. Untuk menghemat energi otak, publik cenderung mengambil "jalan pintas". Label "Londo Ireng" menyediakan jawaban instan yang mudah ditangkap tanpa perlu membaca laporan investigasi yang rumit.

• Pengabaian Substansi: Akibatnya, fakta, data, dan isu kritis yang diangkat oleh pers langsung diabaikan. Perhatian publik teralih sepenuhnya dari isi berita ke status moral si pembuat berita.

Masyarakat umum tidak memiliki waktu atau energi kognitif untuk mendalami kerumitan laporan investigasi media. Ketika elit menyematkan stigma "londo ireng", otak publik secara otomatis mengambil jalan pintas kognitif (heuristic processing). Hasilnya, narasi kompleks mengenaidugaan penyalahgunaan wewenang yang diangkat media langsung tergantikan oleh satu kesimpulan dangkal: "Oh, mereka wartawan antek asing yang tidak nasionalis."

Substansi kritik pers pun menguap, berganti menjadi penghakiman moral.

Apa yang dikhawatirkan?

Masyarakat terbagi menjadi dua kubu. 

Erving Goffman (1963) mengartikan stigma sebagai proses pemangkasan identitas seseorang dari individu yang utuh menjadi sosok yang cacat secara moral di mata publik. Ketika pers distigmatisasi sebagai "londo ireng", terjadi tiga tahap psikologis yang destruktif:

1. Kategorisasi Ekstrem (Us vs. Them): Pemimpin memisahkan garis ketat antara kelompok "Kita" (kelompok patriotik, rakyat, pemerintah) dengan "Mereka" (wartawan yang dianggap pengkhianat).

2. Delegitimasi Fungsi Watchdog: Karya jurnalistik tidak lagi diuji berdasarkan akurasi data atau verifikasi faktanya, melainkan langsung ditolak berdasarkan prasangka moral yang diatributkan.

3. Pelepasan Tanggung Jawab Moral (Moral Disengagement): Albert Bandura (1999) mengingatkan bahwa ketika suatu kelompok telah didehumanisasi atau distigmatisasi sebagai "musuh bersama", publik fanatik merasa memiliki pembenaran moral untuk melakukan perundungan (cyberbullying), intimidasi verbal, hingga kekerasan fisik terhadap jurnalis tanpa merasa bersalah.

Kombo, pertemuan antara cognitive miser dan Stigma:

Efek Domino: Chilling Effect dan Erosi Kepercayaan

Dampak dari pembunuhan karakter ini tidak berhenti pada ruang persidangan opini publik, melainkan merembet langsung ke ruang redaksi.

Dalam psikologi komunikasi, serangan verbal yang dilakukan terus-menerus oleh otoritas dapat memicu Chilling Effect (Solove, 2006). Jurnalis dan media yang secara konstan diteror oleh stigma "pengkhianat" akan mengalami peningkatan kecemasan sosial (social anxiety).

 Demi keamanan diri dan kelangsungan bisnis, media lambat laun bisa terjebak dalam self-censorship (otokritik yang berlebihan) hingga kehilangan keberanian untuk bersuara kritis.

Ketika pers bungkam atau terpolarisasi, teori utama interaksi sosial seperti Truth-Default Theory (TDT) dari Timothy R. Levine (2014) terancam collapse. Di tingkat publik, kompas verifikasi fakta runtuh (collapse of truth-default). Masyarakat tidak lagi percaya pada media independen karena sudah terlanjur memandangnya melalui kacamata stigma. Tanpa rujukan fakta yang disepakati bersama, publik menjadi sangat terpolarisasi dan semakin mudah dimanipulasi oleh narasi tunggal penguasa.

Mengembalikan Kompas Demokrasi

Saat mengajar di kelas jurnalistik dulu, saya selalu menekankan satu prinsip mendasar kepada mahasiswa: fungsi utama pers adalah menyampaikan kebenaran tanpa rasa takut dan tanpa prasangka. Sementara saat saya belajar psikologi dari kacamata perilaku, kata-kata dari seorang pemimpin bukan sekadar angin lalu, melainkan stimulus kognitif yang membentuk perilaku kolektif masyarakat.

Melabeli kerja-kerja kritis pers dengan istilah "londo ireng" adalah bentuk kekerasan simbolik yang mengancam tatanan demokrasi. Jika pers yang kritis terus-menerus diposisikan sebagai musuh bangsa, maka yang tersisa di panggung publik hanyalah paduan suara pemuja kekuasaan.

Sudah saatnya publik lebih cerdas dan kritis dalam memproses pesan politik. Jangan biarkan prasangka kognitif kita dimanipulasi oleh labelisasi murahan, dan mari kembalikan diskursus publik kita pada benturan argumentasi berbasis fakta dan data, bukan pembunuhan karakter.

Seperti lagu Bernadya : Kata mereka ini berlebihan,... 

setelah itu dengarkan lagu Iwan Fals Sumbang ....